Lampiran perbawaslu nomor 2 tahun 2013

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum,

KEPUTUSAN SENGKETA Nomor Permohonan : 021/SP … 2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dalam Lampiran II yang merupakan …

Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 (Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik) Perbawaslu. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 (Pengelolaan dan Pelayanan Publik) Perbawaslu No. 16 Tahun 2015 (Pola Klasifikasi Arsip di Bawaslu) Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 (Jadwal Retensi Arsip di Bawaslu) Penetapan PPID Bawaslu Sulteng; SOP

Nov 25, 2017 · Pada 25 September 2017, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) menerbitkan Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan ini sendiri cukup menarik, setidak - tidaknya dikarenakan oleh 2 (Dua) hal yaitu (1) tidak lagi berbentuk peraturan bersama, sebagaimana kode etik penyelenggara … PERBAWASLU RI NOMOR 2 TAHUN 2015 – Syahrul Budiman PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DOWNLOAD DISINI !!! Perbawaslu No. 2 Tahun 2015 ttg Perubahan Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 ttg Pengawasan Pemilu Tahun 2013 | Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan Pewaslu LN; Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun … (PDF) Perbawaslu No.14 Tahun 2017.pdf | SYAHRUL BUDIMAN ...

lampiran keputusan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. tata kearsipan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. a. pengurusan …

Dokumen Serupa dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen Bawaslu. Karusel Sebelumnya Karusel Berikutnya. Lampiran Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 - Pelanggaran Administrasi Pemilu. Diunggah oleh. Chanel Bagus. SK STAF. Diunggah oleh. Panwas Kepenuhanhulu. Persekjen 1 Tahun 2017. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan ... Jun 05, 2015 · Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan ... Jul 02, 2018 · Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); Daftar narkotika golongan I, golongan II dan golongan III tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak www.djpp.kemenkumham.go nomora : e m tahun 2013 tanggal : januari 2013 ditetapkan di jakarta pada tanggal badan pengawas pemilihan umum ketua, muhammad bagan struktur organisasi panitia pengawas pemilu kecamatan pleno sekretariat panwaslu kecamatan pengawas pemilu lapangan lampiran viii peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 2 tahun 2013

Perbawaslu No. 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata ...

Panwaslu Kabupaten Tegal: Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012 peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu badan pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, pengawas pemilihan umum lapangan, dan pengawas pemilihan umum luar negeri bisa di-download di … Tahun 2011 | PPK KEC. JATIWARAS Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lampiran; Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum … BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Indonesia Nomor 5898); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Tahun 2010 | PPK KEC. JATIWARAS

nomora : e m tahun 2013 tanggal : januari 2013 ditetapkan di jakarta pada tanggal badan pengawas pemilihan umum ketua, muhammad bagan struktur organisasi panitia pengawas pemilu kecamatan pleno sekretariat panwaslu kecamatan pengawas pemilu lapangan lampiran viii peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 2 tahun 2013 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 . TENTANG . PEDOMAN TATA NASKAH DINAS . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 - Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2014 – PPID Bawaslu ... Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Berkas : Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2014 Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2014

2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dalam Lampiran II yang merupakan … Panwaslu Kabupaten Tegal: Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tugas yang diemban adalah melakukan pengawasan baik pada Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur 2013, Pemilukada Bupati/Wakil Bupati 2013, Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Lampiran Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pe Buku Tahapan, Program dan Jadwal Pilgub JATENG 201 Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no ... Nov 07, 2016 · Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pengawasan pemilu 1. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2014 … Panwaslu Kabupaten Tegal: Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012 peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu badan pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, pengawas pemilihan umum lapangan, dan pengawas pemilihan umum luar negeri bisa di-download di …

perbawaslu nomor 2 tahun 2013 : lampiran perbawaslu nomor 2 tahun 2013 : pdf 138.11 kb. 1 tahun 2013: perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 15 tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Pasal 2 ayat (1) huruf b Perbawaslu No Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan dalam Lampiran VIII.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 … Peraturan Bawaslu ~ Kabar Bawaslu Banten lampiran perbawaslu nomor 2 tahun 2013; 8. 1 tahun 2013. perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 15 tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. 9. BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2013 tentang 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 -2- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan lampiran model C-1 KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2015 – PPID Bawaslu ...